Pesawaran – Anggota MPR/DPR RI, Endro S. Yahman meminta pemerintah bertanggung jawab memberantas kemiskinan sampai ke akarnya dan juga meminta masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena kemiskinan adalah musuh Pancasila.
Hal tersebut diungkapkan Endro S. Yahman yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung dalam melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR RI di Desa Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Jum’at (7/7/2023).
Endro menyebut kemiskinan ada dua jenis, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan buruknya sistem, kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan karena mental dan sikap manusia. Saya yakin kemiskinan kultural jarang ditemukan, karena Tuhan telah memberi manusia akal.
“Yang sering kita jumpai adalah kemiskinan struktural, karena sistem, kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang tidak berpihak ke “wong cilik”. Kemiskinan masih banyak kita jumpai di Lampung, terlihat angka kemiskinan yang masih tinggi. Kemiskinan adalah musuh Pancasila, dan bertentangan dengan tujuan bernegara seperti tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945,” kata Endro S. Yahman.
Endro Suswantoro yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran ini menyatakan bahwa di Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, tidak terkecuali di Kabupaten Pesawaran. Kemiskinan tersebut tersebar di kabupaten dan kota di Lampung.
“Kemiskinan gampang dijumpai dengan melihat indikator kemiskinan yaitu masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasar antara lain, makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan. Kemiskinan juga dapat berpengaruh pada tingkat pengangguran, pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD),” ujarnya.
Pemerintah daerah harus dipastikan menjalankan politik anggaran (APBD) berbasiskan rakyat kecil atau pro rakyat. Porsi anggaran dalam APBD untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan, pendidikan dan kesehatan untuk rakyat kecil/wong cilik harus lebih besar. Semua ini adalah upaya agar rakyat sehat dan menjadi produktif.
“Nah kalau sehat dan produktif, negara atau pemerintah akan diuntungkan juga, karena rakyat dapat memberi kontribusi dalam bentuk pemasukan pajak sebagai pemasukan pendapatan daerah atau PAD. Pemerintah akan rugi kalau rakyatnya tidak produktif, karena mereka akan menjadi beban negara dan pasti menambah pengeluaran pemerintah,” ungkapnya.
Endro yang juga Dosen Universitas Trisakti Jakarta menandaskan bahwa negara Indonesia menganut tata kelola otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan agar setiap daerah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan, kebijakan, program untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat juga dimaksudkan agar kepala daerah yang terpilih tidak sekedar mempunyai hubungan emosional, tapi punya tanggung jawab moral kepada masyarakat yang memilihnya,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini melanjutkan, kegiatan ini dilaksanakanguna mengingatkan kepada masyarakat agar selalu memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
Menurutnya, nilai-nilai Pancasila ditangan rakyat berfungsi untuk mengontrol pemimpin, mulai dari kepala desa, kepala daerah dan wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya. Tugasnya adalah membawa rakyat menuju sejahtera, cukup sandang, pangan dan papan.
“Kenapa? Ya karena saat ini kita memasuki era demokrasi pilihan langsung dengan suara terbanyak. Siapa yang memperoleh suara terbanyak, dia yang akan terpilih menjadi kepala desa, kepala daerah. Model pemilihan seperti ini rawan terhadap “politik uang”, transaksional, berpotensi rakyat mendapatkan wakil rakyat/pemimpin yang belum tentu amanah memperjuangkan persoalan rakyat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Endro mengimbau agar rakyat berhati-hati di tahun politik saat ini. Sebentar lagi, 14 Februari akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu pemilu legislatif meliputi DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan juga Pemilu Presiden.
“Berhati-hati dalam memilih, teliti rekam jejak masing-masing calon, partai dalam memperjuangkan rakyat. Jangan gampang tergiur janji-janji politik, maraknya gambar baleho yang bertaburan disepanjang jalan. Diera teknologi Informasi (TI) saat ini, sangat mudah mencari rekam jejak calon. Buka saja di internet melalui aplikasi Google, FaceBook, Twitter, Instagram atau aplikasi lainnya, akan muncul apa yang kita inginkan. Teliti sebelum memilih,” tegasnya.
Endro menyatakan bahwa sosialisasi 4 pilar MPR RI merupakan kewajiban setiap anggota MPR RI, karena ini mandat dari UU MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI, DPRD). 4 pilar MPR RI meliputi Pancasila, UUD tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu DSLP Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pesawaran, pengurus PDI Perjuangan Pesawaran mulai dari DPC, PAC, pengurus Anak Ranting, kader serta tokoh masyarakat desa setempat. (*)