Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sudin, meminta Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan anggaran untuk impor beras. Sudin mewanti-wanti Bapanas agar tidak lagi berutang jika membutuhkan anggaran untuk impor beras.
Bapanas telah mengantongi rekomendasi teknis dan izin impor beras untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebesar 2 juta ton hingga akhir Desember 2023.
“Uangnya sudah disiapkan belum? Jangan sampai peraturan Bulog uangnya utang lagi, nagihnya minta tanda tangan ini persetujuan itu. Rencana Presiden sangat baik sekali untuk masyarakat yang kita anggap kurang mampu. Tetapi apakah keuangannya sudah siap?” tanya Sudin saat Rapat Dengan Komisi IV DPR RI dengan Bapanas dan Perum Bulog, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Maka dari itu, Sudin meminta Bapanas untuk memastikan anggaran impor beras untuk memenuhi pasokan bansos di 2023. Sebab menurutnya, jangan sampai impor beras tersebut justru menggunakan anggaran Bulog.
“Jadi nanti tolong kalau rapat sama Presiden, ada Menteri Keuangan, uangnya sudah siap belum? Jangan nanti Bulog suruh menalangi dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog, yang mana mohon maaf ini kalau saya sampaikan, kalau soal utang, ini utangnya sudah seleher, bunganya bunga komersial. Tolong tanyakan lagi pada rapat nanti,” ujar Sudin.
Sebelumnya, Arief menargetkan Perum Bulog untuk menyalurkan 640 ribu ton beras kepada 21.535 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dalam program bantuan pangan yang akan berlangsung mulai 31 Maret hingga akhir Mei 2023. Dengan begitu, jumlah beras yang disiapkan Perum Bulog sebanyak 640 kilogram.
“Jumlah beras yang diberikan sebanyak 10 kilogram (kg) selama tiga bulan dan tiga kali. Totalnya ada 640 ribu ton dengan stok yang ada saat ini sekitar 200 ribuan ton,” ujar Arief.
Arief mengatakan kekurangan stok beras untuk bansos tersebut akan diperoleh dari penyerapan panen raya selama tiga bulan ke depan. Namun, ia menyebut akan mengambil peluang impor jika stok tidak terpenuhi.
“Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor. Kalau untuk keuangannya, dengan Kemenkeu sudah disampaikan kepada Pak Presiden dari Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian,”tandas Arief. (*)