Banteng Lampung Prioritaskan Tiga Program Pengentasan Kemiskinan di Lampung

Written By :

Category :

Berita, Daerah, Internal, Nasional, Pemerintah

Posted On :

Share This :

MAPS :

Bandar Lampung – Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sutono menyebut, terdapat sejumlah program yang diprioritaskan bagi tiga pilar PDI Perjuangan untuk mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Lampung.

Hal itu disampaikan Sutono saat kegiatan sarasehan dalam rangka puncak peringatan bulan Bung Karno di kantor DPD PDI Perjuangan Lampung, Jumat (30/6/2023), terkait upaya yang akan dilakukan DPD PDI Perjuangan Lampung mengentaskan kemiskinan dan anak terlantar.

Tiga program utama tersebut yaitu penghapusan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ektrem sebagai target kinerja ideologis partai, sehingga ada tambahan beban kinerja tentang ideologis partai.

“Kedua kepada kader di Tiga Pilar diinstruksikan untuk upaya mengurangi kemiskinan, salah satunya adalah mendorong untuk APBD Provinsi, Kabupaten dengan proporsional sebesar 5 persen,” kata Sutono.

Menurut Sutono, hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang akan dilakukan PDI Perjuangan. Kemudian mendorong pendataan anak terlantar, sehingga perlunya intervensi dari partai kedepan untuk bisa menyelesaikan pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ektrem.

“Termasuk mengajak komponen bangsa baik partai politik organisasi sosial masyarakat dan yang lain, mari bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.

Terdapat tiga intervensi yang akan ditegaskan kepada seluruh kader partai yang pertama menurunkan beban masyarakat melalui program-program sosial yang akan dilakukan. Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Dengan melakukan pembinaan dan pelatihan para pelaku UMKM di Lampung, kemudian yang ketiga mengurai kantong-kantong kemiskinan dengan cara perbaikan rumah huni WC komunal dan lain sebagainya, sehingga paket lengkap bukan paket hemat,” terangnya.

Sementara itu, anggota DPR RI, Mukhlis Basri, dalam kesempatan tersebut juga menyinggung terkait pendataan masyarakat miskin yang harus diperbaiki. Banyak program bantuan yang tidak tepat sasaran karena belum maksimalnya pendataan.

“Karena kalau kami ini turun ke Dapil yang kami temui adalah orang miskin, mereka seharusnya mendapatkan program kesejahteraan sosial dari pemerintah, ternyata justru mereka tidak menerima program ini yang banyak ditemui di lapangan,” tegas Mukhlis.

Mukhlis menambahkan, Kepala Daerah sudah menginstruksikan kepada Dinas terkait, Camat hingga Kepala Desa untuk memperbaiki data kemiskinan, namun hingga hari ini untuk memperbaiki data itu sangat sulit dilakukan.

“Jadi saya tidak tahu mengapa begitu sulitnya memperbaiki data kemiskinan. Saya mohon ini menjadi perhatian kita bersama agar program yang telah digulirkan oleh Pemerintah tidak tumpang tindih dan harus tepat sasaran,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Lampung, Ahmad Victorrys Putranegara mengungkapkan, persoalan data kemiskinan merupakan permasalahan yang memang kerap dihadapi dan terus menerus terjadi.

“Pada kesempatan ini saya meminta kita bergotong royong untuk memilah usulan masyarakat, dan ini akan menjadi PR bagi kami untuk terus berupaya memaksimalkan pendataan terhadap data yang ada,” kata Ahmad.

“Karena selama ini sudah menjadi kewenangan Kabupaten melalui Kepala Desa dan di Musyawarahkan di input Dinsos Kabupaten Kota, kemudian langsung kirim ke Kementerian berdasarkan Verifikasi di lapangan untuk mengusulkan data yang akan masuk ke DTKS,” pungkasnya. (*)