Bandar Lampung – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Lampung telah membentuk tim penjaringan calon gubernur Lampung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung, Sudin mengatakan hal yang serupa yaitu seluruh elemen masyarakat diberi kesempatan untuk mendaftakan diri sebagai bakal calon kepala daerah. “Siapa saja boleh bukan internal saja, intinya ini bebas untuk siapa saja. Tapi yang paling penting yaitu elektabilitas,” kata Sudin, Kamis (18/4/2024).
Terkait koalisi, dirinya mengatakan hal tersebut menjadi keputusan DPP partai. “Untuk koalisi kita tegak lurus saja dengan DPP kita serahkan ke DPP karena keputusan ada di DPP Partai,” ungkapnya.
Kemudian, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung juga telah membentuk tim penjaringan Pilkada 2024.
Ditunjuk sebagai ketua tim penjaringan adalah Watoni Noerdin, kemudian sekretaris Apriliati, anggota Donald Harris Sihotang, Yanuar Irawan dan Siska.
Ketua Tim Penjaringan Pilkada sekaligus Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Watoni Noerdin mengatakan, tim penjaringan tersebut telah dibentuk tepat pada hari ini, dan akan segera melakukan rapat koordinasi dengan DPC PDI Perjuangan di 15 Kabupaten/Kota untuk menyamakan persepsi.
“Hari ini sudah mulai rapat koordinasi bersama tim kemudian akan melakukan rakor bersama DPC Partai di 15 Kabupaten/Kota secara daring untuk menyamakan persepsi di dalam kategori penjaringan. Setelah itu, baru nanti kita melakukan proses penetapan penjaringan dan dipastikan bebas mahar,” ujar Watoni saat diwawancarai, Kamis, (18/4/2024).
Watoni menjelaskan, untuk waktu penjaringan kemudian mekanisme penjaringan calon Gubernur Lampung dari PDI Perjuangan akan ditetapkan setelah dilakukan rapat koordinasi dengan DPC PDI Perjuangan 15 Kabupaten/Kota.
“Kita putuskan berapa lama proses penjaringan itu dan mekanismenya bagaimana pada saat rakor nanti,” beber Watoni.
Anggota DPRD Provinsi Lampung itu menjelaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu membuka peluang kepada siapapun anak daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik dari eksternal partai maupun internal partai.
“Penetapan calon yang diusung adalah hak priogratif dari DPP tapi tentu dengan meminta masukan dari pada DPD. Begitu juga Kabupaten/Kota meminta masukan DPD,” sambungnya.
Meskipun proses penjaringan belum dilakukan, Watoni menjelaskan bahwa partainya membuka kemungkinan koalisi dengan partai lainya.
“Koalisi itu tidak menjadi haram, kita buka dan kita bangun kepada siapapun. Partai lain yang ingin berkoalisi ya silahkan, yang penting platformnya sama seiring sejalan,” bebernya.
Dia mengatakan, koalisi ditingkat provinsi dengan Kabupaten/Kota menjadi suatu bangunan yang diharapkan bersesuain, tetapi tidak menutup kemungkinan tidak liner dapat terjadi.
“Kita sudah punya pengalaman masa lalu (koalisi Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota berbeda) alhamdulillah tidak terjadi mis dalam proses kampanye. Yang penting kesepakatan dalam koalisi itu betul-betul dilakukan,” bebernya. (*)