Pesawaran – Anggota MPR RI/DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Endro Suswantoro Yahman menyatakan bahwa revolusi mental memegang peranan penting dalam mewujudkan kemakmuran rakyat, keadilan sosial, keadilan ekonomi seperti yang tersurat dalam dasar negara yaitu Pancasila dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945. Kalau 2 (dua) poin ini terpenuhi maka kebhinekaan (Bhinneka Tunggal Ika) dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan terjaga.
Hal ini dikatakan Endro, dalam Sosialisasi 4 pilar MPR RI di Balai Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Minggu (23/7/2023). Hadir dalam acara tersebut bapak Abdul Wasi, M.Pd kepala Desa Tanjung Agung, jajaran aparatur desa serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat serta masyarakat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan. Sosialisasi 4 pilar MPR RI ini merupakan kewajiban setiap anggota MPR RI yang dimandatkan dalam UU MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI dan DPRD).
Endro Suswantoro Yahman yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan ini juga menyinggung kondisi ekonomi Kabupaten Pesawaran. Endro menyatakan bahwa berdasarkan pemaparan Bupati diacara HUT ke-16 Pesawaran, kemiskinan di Kab Pesawaran 13,85%, ini kategori tinggi. Sedangkan pengangguran terbuka sebesar 5,06%, ini juga termasuk tinggi.
“Artinya di Pesawaran masih banyak angkatan kerja yang menganggur, belum punya pekerjaan dan juga masih banyak masyarakat tidak mampu diwilayah kita. Sayang sekali kita tidak mendapatkan informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena bila kita bisa sandingkan antara angka kemiskinan dengan IPM, akan nampak apakah tingkat dan pemerataan pendidikan salah satu penyebab kemiskinan? Kalau iya, berarti itu merupakan pekerjaan rumah dari pemerintah daerah dalam memeratakan pendidikan,” katanya Endro.
Endro yang juga Dosen Universitas Trisakti ini mengulas tema Ulang tahun ke 16 Kabupaten Pesawaran yang mengusung Pesawaran Bumi Wisata Sejuta Pesona. Pemilihan tema ini harus berkorelasi dengan Kebijakan anggaran di APBD dan harus dipastikan porsi anggaran bidang pariwisata memperoleh porsi yang besar.
“Pariwisata sudah dideklarasikan untuk penggerak utama ekonomi masyarakat. Tema yang telah dideklarasikan ini jangan sekedar menjadi slogan atau bunyi-bunyian tanpa isi, nanti jadinya hanya mimpi. Saya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan akan memerintahkan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan untuk mencermati porsi anggaran ini. Kalau belum sejalan dengan thema yang sudah dideklarasikam diminta untuk melakukan koreksi dan pengawasan secara ketat,” ujarnya.
Anggota MPR RI/DPR RI kelahiran Pringsewu ini mengingatkan bahwa tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, secara jelas disebutkan dalam pembukaan UUD tahun 1945. Demikian juga yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, artinya negara bertanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan untuk menjadi sejahtera melalui kebijakan dan program yang pro rakyat, baik mulai ditingkat pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, peran pemerintah cukup penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan ekonomi masyarakat melalui kebijakan dan programnya. Karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan program dan anggaran. Oleh karena itu pemerintah disebut eksekutif, karena punya peran eksekutor.
“Diera demokrasi langsung, demokrasi suara terbanyak ini, kita masih menghadapi masalah yang cukup serius dibidang pelayanan publik atau disebut pelayanan masyarakat oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelayanan ke masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Mengapa? Ya karena dalam sistem demokrasi sekarang, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak,” ujarnya.
Demikian juga pemilihan wakil rakyat (DPR RI, DPD RI, DPRD) yang berfungsi antara lain untuk melakukan pengawasan dan kebijakan dan program serta anggaran juga dipilih berdasarkan suara terbanyak. Idealnya dengan demokrasi langsung ini, masyarakat bisa lebih cepat memperoleh haknya untuk sejahtera, karena memperoleh pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan pilihannya.
“Namun ada persyaratan yang ternyata lebih penting lagi yaitu harus ada “revolusi mental” bagi pemerintah mulai kepala daerah, aparatur pemerintah maupun wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah harus kembali kejati dirinya sesuai dengan namanya “pamong praja” yang berasal dari kata “pamong” artinya pelayan, dan “praja” artinya rakyat. Jadi pamong praja artinya pelayan rakyat. Harus ada revolusi mental pemerintah dari “memerintah” menjadi “melayani” rakyat yang telah memilihnya,” ungkapnya.
“Kita sebentar lagi menghadapi pemilu serentak untuk memilih calon presiden dan calon wakil rakyat. Saya berpesan, pilihlah mereka yang benar-benar mampu dan tulus menjalankan mandat rakyat yaitu melayani rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang telah memilihnya,” tandas Endro. (*)