Bandar Lampung – DPD PDI Perjuangan Lampung menghadiri malam silaturahmi dan konsolidasi demokrasi menuju pemilu serentak 2024, di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (27/12/2022).
Adapun Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Lampung yang hadir dalam acara tersebut yaitu Sekretaris, Sutono, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, Donald Harris Sihotang dan Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Yanuar Irawan sekaligus mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari didampingi Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi beserta jajaran. Dan pada acara tersebut fungsionaris DPD PDI Perjuangan Lampung yang hadir, terlihat duduk berbaur dengan partai politik lain.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengatakan, acara malam silaturahmi dan konsolidasi demokrasi menuju pemilu serentak 2024 ini merupakan satu langkah penting dan strategis untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat demokrasi di tingkat Provinsi Lampung.
“Saya kira ini satu langkah penting dan strategis untuk kita bersama-sama mengonsolidasikan diri memperkuat demokrasi di tingkat provinsi sehingga dengan begitu nanti menjadi prototype, teladan, dan contoh di tingkat kabupaten kota khususnya di Lampung ini,” katanya.
Menurut Hasyim, Pemilu maupun Pilkada adalah arena konflik yang legal untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan di negara demokrasi ini.
“Banyak orang salah dan tidak tepat mendefinisikan tentang pemilu dan pilkada sehingga ketika menghadapi Pemilu maupun Pilkada itu ada kesan takut dan cemas, tapi arena ini yang legal di negara demokrasi, kalau cara lain itu sudah tidak lazim, jadi satu satunya cara yang lazim yaitu lewat pemilihan umum nasional,” utasnya.
Adapun konflik yang dimaksud dalam Pemilu yaitu antara lain seperti perebutan kursi yang terbatas, dan konflik ini tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan verbal maupun fisik dalam kampanye.
“Ya misalkan dalam Pilkada kursi Gubernur cuman satu yang berminat banyak pastilah ada konflik di situ, begitupun kursi Presiden, DPRD dan lainnya, namun perang disini bukan dengan kekerasan, penculikan, menyebar hoax melalui media massa melainkan perang dengan demokrasi yang sudah diatur, ini penting untuk disampaikan malam hari ini” ungkapnya.
Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah mengatakan, ini merupakan titik awal bagi seluruh jajaran stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun peserta yang akan melaksanakan semua tahapan kegiatan yang sudah diatur di dalam kegiatan pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
“Mudah-mudahan ini terus terkonsolidasi dan bisa terus menjalankan semua kegiatan dengan baik dan kondusif,” katanya.
Tio menjelaskan, semakin mendekati penyelenggaraan Pemilu, pihaknya akan semakin banyak menerima laporan-laporan terkait dugaan pelanggaran etik terhadap seluruh jajaran penyelenggara pemilu.
“Maka dari itu kami berpesan untuk seluruh jajaran penyelenggara pemilu di provinsi Lampung KPU maupun Bawaslu untuk bisa memahami seluruh regulasi dan menjalani secara cermat dan berhati-hati dalam bekerja ini dalam rangka untuk tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran dugaan pelanggaran Etik yang berpotensi untuk dilaporkan ke dkpp,” ungkapnya.
Tio menambahkan, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan wakil rakyat, baik itu DPR, DPRD, DPD hingga Presiden serta Wakil Presiden.
“Oleh karenanya, sebagai penyelenggara pemilu harus bisa menjaga suara pemilih karena ini adalah mahkota dalam pelaksanaan pemilu yang akan kita laksanakan,” kata Tio.
Ia menambahkan, sebagai penyelenggara pemilu harus dipastikan memiliki kemandirian, integritas dan kredibilitas dan harus menjaga suara pemilih, berlaku adil terhadap semua peserta yang mengikuti kontestasi dalam pelaksanaan Pemilu di Provinsi Lampung serta menjaga kondusifitas.
“Ya itu sangat penting. Dan seperti Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan peran untuk menegakkan penyelenggaraan pelaksanaan Pemilu di Provinsi Lampung,” tandasnya.
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan, dengan adanya malam silaturahmi dan konsolidasi ini serta dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, antara penyelenggara Pemilu, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.
“Kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia Insya Allah Pak KPU memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di Lampung dalam kondisi politik ekonomi, politik demokrasi, serta politik yang lainnya dapat berjalan dengan harapan dan sesuai dengan tujuan,” ungkapnya.
Dirinya mengapresiasi khususnya Ketua KPU DPR RI yang telah menyampaikan statement luar biasa dalam menyadarkan dan mengingatkan para calon yang akan bertarung di Pemilu 2024.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Ketua KPU yang baru saja mengeluarkan statementnya yaitu jangan dulu terbopong-bopong menyatakan dirinya calon sebelum ditetapkan menjadi calon, kalau mau jadi calon ya bekerja tapi tanpa berteriak-teriak sehingga kita bisa kondusif terutama di Provinsi Lampung, tahanlah diri hanya Allah yang bisa menjadikan kita sebagai pemimpin, saya harap juga Lampung bisa turut diawasi oleh KPU,” tandasnya.